Beranda / Blog

Aturan ‘PLTS Atap’ Resmi Diterbitkan : Permen ESDM No. 49 Tahun 2018

2/3/2019
Bagikan:

Kehadiran Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.49 Tahun 2018 membawa angin segar dalam melancarkan kontribusi energi surya dalam bauran energi nasional untuk memenuhi target kebijakan energi nasional.

Selain adopsi teknologi, kebijakan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh untuk mempercepat infrastruktur energi terbarukan. Walau masih minim pemanfaatannya, diharapkan dengan terbitnya regulasi sistem PLTS Atap dapat menjadi salah satu kunci untuk mendorong pemanfaatan energi surya. Dalam proses implementasinya, hal - hal yang diatur adalah tata cara permohonan, pembangunan, pemasangan dan perhitungan nilai energi dari sistem PLTS Atap. Untuk lebih jelas, simak pembahasannya berikut:

Penggunaan PLTS Atap

Sistem PLTS Atap meliputi panel surya yang dipasang di atap bangunan, inverter, sambungan listrik, sistem pengaman serta meteran ekspor-impor (exim). Pemasangan PLTS Atap di bangunan milik konsumen PLN bertujuan untuk penghematan tagihan listrik. Sesuai dengan diagram diatas, dengan melakukan proses pembangkitan listrik secara mandiri, pelanggan dapat mengurangi kebutuhan listrik dari PLN sehingga tagihan listrik juga akan menjadi lebih kecil melalui skema net-metering. Pelajari lebih lanjut mengenai skema net-metering disini (artikel net metering).

Hal yang diatur dalam regulasi adalah besarnya kapasitas maksimum PLTS Atap yang bisa dipasang. Kapasitas maksimum ini ditentukan oleh berdasarkan daya kontrak terpasang sebagai pelanggan PLN. Sementara itu, untuk kapasitas maksimum PLTS Atap akan ditentukan oleh kapasitas inverter yang digunakan.

Key point 1: kapasitas PLTS Atap ditentukan oleh kapasitas inverter yang digunakan dan berkapasitas maksimum 100% dari daya kontrak yang tersambung ke PLN

Perhitungan Ekspor-Impor Energi Listrik dari Sistem PLTS Atap

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, setiap konsumen PLN melakukan impor energi dari jaringan PLN. Sistem PLTS Atap dapat digunakan sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan listrik penggunanya. Dengan demikian, energi listrik yang diimpor dari PLN dapat dikurangi. Namun, bisa saja ada saat dimana produksi listrik PLTS Atap justru lebih besar dari konsumsi listrik. Energi listrik yang berlebih ini akan dikirim ke jaringan PLN dan akan dicatat pada meteran kWh exim sebagai energi listrik ekspor. Hal yang diatur dalam regulasi adalah energi listrik ini akan bernilai sebesar 65% dari energi ekspor yang tercatat pada meteran exim.

Key point 2: nilai energi listrik ekspor oleh PLTS Atap diperhitungkan 65% dari energi listrik yang diekspor ke jaringan PLN sesuai dengan yang tercatat di meteran exim.

Dengan menggunakan aturan diatas, perhitungan energi listrik konsumen PLN yang melakukan pemasangan PLTS Atap menjadi:

Energi Listrik Pelanggan (kWh) = Jumlah kWh Impor – 65% nilai kWh Ekspor, dimana nlai enegi listrik inilah yang akan dibayarkan oleh pelanggan, bergantung kepada tarif listrik yang berlaku. (Baca tentang tarif listrik).

Jika nilai energi listrik pelanggan bernilai negatif, artinya jumlah nilai energi ekspor lebih besar daripada nilai energi impor, maka selisih tersebut akan digunakan sebagai pengurang tagihan listrik untuk bulan berikutnya. Nilai selisih tersebut akan diakumulasikan selama periode 3 bulan kemudian akan dinihilkan di setiap akhir periode tersebut.

Pembangunan dan Pemasangan Sistem PLTS Atap

Hal yang diatur dalam regulasi untuk pelanggan PLN yang berminat untuk melakukan pemasangan PLTS Atap adalah bahwa mereka harus menjadi pelanggan pascabayar. Artinya, jika ada pelanggan prabayar, diperlukan perubahan sistem langganan menjadi pascabayar terlebih dahulu.

Key point 3: diperlukan sistem langganan pascabayar sebelum PLTS Atap dapat dipasang oleh konsumen PLN

Proses pelaksaan pembangunan dan pemasangan PLTS Atap sebaiknya dilakukan oleh badan usaha/ lembaga/ individu yang memang benar-benar memiliki kualifikasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjaga calon pengguna PLTS Atap dari bahaya akibat instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar.

Ketentuan regulasi sudah sangat sesuai dengan tujuan diatas dengan mewajibkan hanya badan usaha serta Lembaga pemerintah/ daerah tertentu yang berhak melakukan pembangunan/pemasangan sistem PLTS Atap. Oleh karena itu, diharapkan calon pengguna dapat mencari dan memilih dengan bijak penyedia jasa yang akan melakukan pemasangan PLTS Atap di bangunan milik mereka.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses pemasangan adalah pemohonan syarat administrasi dan syarat teknis yang harus dilengkapi oleh calon pelanggan PLN yan akan melakukan pemasangan PLTS. Kemudian, setelah disetujui, PLN akan menyediakan dan memasang meteran exim sehingga proses net-metering (ke artikel net metering) sesuai dengan perhitungan ekspor-impor energi listrik sistem PLTS Atap yang telah dijelaskan diatas dapat berjalan. Semua biaya pemasangan meteran ini akan ditanggung oleh calon pengguna PLTS Atap.

External Source:

Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018 tentang “Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)”

Bagikan:
Tags:
PLTS Atap
Regulasi